Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

Walikota tegaskan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga

Bagian Hukum Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang digelar di Aula Kayuh Baimbai Balaikota (6/8). Sasarannya, para kader PKK Kota Banjarmasin, Kecamatan hingga Kelurahan sebagai perwakilan keluarga, khususnya terhadap perlindungan kekerasan keluarga, perempuan dan anak di wilayah Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini digelar guna mensosialisasikan peran penting masyarakat dalam pencegahan dan antisipasi terhadap tindak kekerasan bagi perempuan dan anak. Dengan harapan informasi dan pengetahuan yang didapat nantinya akan disebarkan para kader PKK kepada masyarakat di sekitar wilayahnya

Dalam sambutannya, Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina juga menegaskan pentingnya pencegahan terhadap kekerasan rumah tangga, artinya mengantisipasi sebelum terjadi, lebih baik daripada mengatasi kasus yg telah terjadi.

"Mekenisme pemberdayaan perempuan untuk mengantisipasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harusnya diketahui luas, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, dan memiliki hak sama untuk mendapatkan perlindungan" ujarnya.

Ketiadaan kekerasan adalah kunci utama, jikapun terjadi harus segera diketahui dan ditangani sesegera mungkin.

Ibnu mencontohkan Kelurahan Teluk Dalam yang telah mengaplikasikan program ini, hingga diikutkan dalam Lomba Kelurahan Pencegahan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (PDKRT) Tingkat Nasioanl Tahun 2017 lalu.

Kelurahan Teluk Dalam yang memiliki banyak inovasi, pencegahan, dan pemecahan masalah seperti Forum Peduli Anak Kelurahan, pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyararakat (PATBM). Rumah kreatif, RT 47 Benawa Bungas dan Pondok Sari dengan kegiatan tetap penyebaran informasi dan sosialisasi KDRT, ada pula warung curhat, tempat perkumpulan bagi ibu-ibu bisa curhat tentang masasalah kekerasan rumah tangga.


"Sosialisasi ini juga merupakan bentuk peran serta aparatur pemerintah untuk menyebarkan informasi dan menghimpun warga masyarakat agar lebih sadar hukum bagi dirinya dan lingkungan sekitar" tambahnya. (Boy/HumproBjm)