2 Penghargaan Jadi Kado Indah Jelang Hari Jadi

JAKARTA - Kado indah menjelang detik-detik Peringatan Hari Jadi ke-492, 2 Penghargaan pun disabet Pemerintah Kota Banjarmasin dalam 2 hari berturut turut. Setelah menerima Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Kota Banjarmasin melanjutkan torehannya dengan diterimanya Penghargaan dari Kementerian Keuangan, karena keberhasilan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak 2013 hingga 2017. 

Penghargaan yang diterima Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Dhanapala Auditorium Kementrian Keuangan, Jakarta (10/9).  Atas prestasi ini Walikota Banjarmasin Ibnu Sina  yang turut didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Subhan Noor Yaumil dan Kepala Inspektorat James Fudhoil Yamin, usai menyambut plakat dari Menteri Keuangan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin atas kinerja dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan hingga akhirnya mendapatkan opini WTP, tentunya prestasi ini akan terus dipertahankan. Tentunya penghargaan ini  menambah catatan prestasi Pemerintah Kota Banjarmasin selama ini hingga periode kepemimpinan Ibnu Sina-Hermansyah.

“Terimakasih kepada kepada seluruh SKPD dan elemen Pemerintah lain serta masyarakat yang turut mengawasi dan memberi masukan hingga terciptanya pengelolaan keuangan dengan baik. Penghargaan ini untuk Masyarakat Kota Banjarmasin. Predikat WTP bisa saja tidak diperoleh lagi jika tidak dipertahankan, untuk itu ke depan pengelolaan keuangan harus lebih baik lagi. Aturan pengelolaan dan pengalokasian keuangan jika dipatuhi sesuai aturan yang berlaku, tentu dapat kita pertangungjawabkan dengan baik, dan ganjarannya adalah pengakuan dari pemerintah pusat berupa WTP. Inilah kado dari Kementerian Keuangan untuk Kota Banjarmasin diusianya yang Ke 492 tahun" ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP. kaena hal tersebut membuktikan Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan tranparasi keuangan daerah. Namun ia juga menegaskan, penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada entitas pemerintah atas pencapaian WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2013 hingga 2017 ini bukanlah tujuan akhir. "Opini WTP memiliki korelasi dengan pembangunan, karena uang negara itu adalah untuk pembangunan, dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan," ujarnya. Opini WTP merupakan wujud pengelolaan uang negara semaksimal mungkin yang dilakukan stakeholder untuk mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian untuk proses akuntabilitas, sehingga memunculkan kepercayaan institusi publik. "Untuk memperoleh opini WTP tersebut ada sebuah penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan ditopang efektivitas pengendalian keuangan. Dan memang saat ini banyak yang meningkatkan kualitas keuangan," tambahnya. Untuk Tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 pemda (374 di Tahun 2016). Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan dan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Apresiasi juga diberikan kepada 92 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk lembaga negara lainnya dalam giat Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 yang bertajuk "Pengelolaan Keuangan Negara Yang Sehat Untuk Indonesia Sehat" yang digagas oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI. Selain Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalsel, Kabupaten Balangan,  Tanah Bumbu,  Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar turut menerima penghargaan serupa. (humpro-bjm)