Kategori Investasi dari Innovation Network Of Asia (INA APEKSI AWARD 2018)
Jakarta
- Penghargaan yang baru pertama kali ini diselenggarakan Philip Kotler Center
For ASEAN Marketing (PK CAM) ini diberikan kepada kepala daerah yang paling
kreatif, inovatif dan entrepreurial. Penyerahan langsung diserahkan
oleh Tri Founder PK CAM yang sekaligus Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya,
dan Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, bertempat Glass House, Ritz
Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (5/12) malam.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, penghargaan ini jadi motivasi untuk terus membangun dan memajukan sektor entrepreneurship di Banjarmasin melalui inovasi pelayanan yang ada. Dalam kesempatan itu juga beliau mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya dan mendedikasikannya kepada seluruh warga Kota Banjarmasin.
“Alhamdulillah malam ini Kota Banjarmasin kembali mendapatkan penghargaan Walikota Entreprenuer dari Mark Plus dan INA Apeksi untuk Bupati walikota Se-Indonesia dianggap memberikan kesempatan kepada berkembangnya wirausaha dan juga mengangkat UKM di daerahnya masing-masing termasuk juga kemudahan perizinan dan berinvestasi. Saya mendedikasikan ini untuk seluruh warga Kota Banjarmasin. Itu adalah kesempatan kita untuk membuka selebar-lebarnya kepada dunia investasi untuk masuk di Kota Banjarmasin, sekaligus juga mengangkat UKM kita agar mereka mendapatkan tempat baik dalam pembinaan, kemudian juga mencarikan market dalam aspek pemasarannya termasuk juga market place secara digital”.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, penghargaan ini jadi motivasi untuk terus membangun dan memajukan sektor entrepreneurship di Banjarmasin melalui inovasi pelayanan yang ada. Dalam kesempatan itu juga beliau mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya dan mendedikasikannya kepada seluruh warga Kota Banjarmasin.
“Alhamdulillah malam ini Kota Banjarmasin kembali mendapatkan penghargaan Walikota Entreprenuer dari Mark Plus dan INA Apeksi untuk Bupati walikota Se-Indonesia dianggap memberikan kesempatan kepada berkembangnya wirausaha dan juga mengangkat UKM di daerahnya masing-masing termasuk juga kemudahan perizinan dan berinvestasi. Saya mendedikasikan ini untuk seluruh warga Kota Banjarmasin. Itu adalah kesempatan kita untuk membuka selebar-lebarnya kepada dunia investasi untuk masuk di Kota Banjarmasin, sekaligus juga mengangkat UKM kita agar mereka mendapatkan tempat baik dalam pembinaan, kemudian juga mencarikan market dalam aspek pemasarannya termasuk juga market place secara digital”.
Untuk
diketeahui kategori penghargaan yang diterima Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina
terkait investasi melalui Wirausaha Baru, dan Pelayanan Perizinan. Beliau pun berharap penghargaan ini memacu Pemerintah Kota
Banjarmasin untuk terus berinovasi dan berkarya demi kemajuan kota sesuai
dengan slogan dan visi misi Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih Wan Nyaman.Dalam penerimaan penghargaan tersebut Walikota Banjarmasin didampingi Kepala Dinas PMPTSP Muryanta dan Kepala Barenlitbangda Sugito.
Sementara Founder PK CAM Hermawan Kartajaya mengatakan, Walikota dan Bupati layak mendapatkan penghargaan ini karena dinilai mampu menyelesaikan berbagai permasalahan diantaranya dibidang investasi, dan menumbuhkan sektor entrepreneur.
Terpilihnya Walikota Banjarmasin ini berdasarkan penjurian dan melalui proses audiensi langsung dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah terkait ada tidaknya kasus hukum, lama menjabat dan pencapaian minimal status tinggi untuk penilaian kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kita tidak asal memilih, kita melakukan penjurian dan penilaian dari berbagai instansi, seperti International Council For Small Business (ICSB), APEKSI, serta melibatkan Direktur Jenderal Ootonomi Daerah,” pungkasnya. (humpro-bjm)
Sementara Founder PK CAM Hermawan Kartajaya mengatakan, Walikota dan Bupati layak mendapatkan penghargaan ini karena dinilai mampu menyelesaikan berbagai permasalahan diantaranya dibidang investasi, dan menumbuhkan sektor entrepreneur.
Terpilihnya Walikota Banjarmasin ini berdasarkan penjurian dan melalui proses audiensi langsung dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah terkait ada tidaknya kasus hukum, lama menjabat dan pencapaian minimal status tinggi untuk penilaian kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kita tidak asal memilih, kita melakukan penjurian dan penilaian dari berbagai instansi, seperti International Council For Small Business (ICSB), APEKSI, serta melibatkan Direktur Jenderal Ootonomi Daerah,” pungkasnya. (humpro-bjm)
Posting Komentar