Presiden Buka Munas VI Apeksi

 

Presiden Buka Munas VI Apeksi

 

            Musyawarah Nasional (Munas) ke VI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis (11/02) pagi sekira pukul 10.00 Wib, dibuka Presiden RI, Joko Widodo, melalui jaringan virtual.

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring  di Pelataran Hutan Kota Senayan, Jakarta itu, dihadiri langsung Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina.

Salah satu agenda dalam Munas tersebut adalah, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta para pengurus APEKSI priode 2021 sampai 2024.

Presiden Joko Widodo saat pengarahan, memberikan 4 langkah terkait tindakan dan kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah dalam menekan penyebaran Virus Covid-19 ini ada 4.

Diantaranya, ia telah memberikan perintah kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk ikut memberikan masker kepada masyarakat.

Menurutnya, yang  dilakukan saat ini kebanyakan hanya meminta masyarakat menggunakan masker.

Padahal, tuturnya, dimasa pandemi Covid-19  ini, tidak semua rakyat Indoensia memiliki penghasilan. “Saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri dan dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah. Jadi jangan hanya suka menyuruh pakai masker pada masyarakat,  jadi  sekarang harus saya tambah perintahnya, juga harus bagi masker, kadang rakyat juga tidak mampu untuk beli masker,  jadi selain menyuruh pakai masker, menghimbau pakai masker, tetapi juga membagi masker,” ucapnya.

Masih menurut Presiden, untuk menekan penyebaran virus mematikan itu, selain membagikan masker juga diperlukan peningkatan 3 T (Testing, Tracing, Treatment).

Bila dalam kegiatan 3 T ada ditemukan masyarakat yang terinfeksi, maka ia menghendaki langsung diambil tindakan berupa isolasi dengan bekerjasama dengan  Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI dan Polri. “Jika dirasa perlu, PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, desa, RW /RT saja, jangan sampai yang terkena hanya satu orang dalam satu RT, yang di lockdown seluruh kota,” jelasnya .

Ia juga menyampaikan harapannya agar masyarakat berusia lanjut agar bisa menjadi prioritas dalam penanganan penyebaran virus Covid-19 ini.

Dikatakannya, saat ini pemerintah pusat sedang  berusaha keras memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber.

Vaksin ini, bebernya,  per dus nya tidak banyak, tetapi diperebutkan 215 negara. Saat ini, yang bisa berjalan vaksinasi nya kira kira 42 negara saja, termasuk Indonesia yang mendapatkan 426 juta vaksin. “Iya alhamdulillah, karena memang sejak awal, sejak agustus kita sudah mulai pendekatan dengan perebutan tiket vaksin karena  hal ini bukan barang yang mudah, ini rebutan semua negara, oleh sebab itu vaksinasi ini harus tepat sasaran tepat target, jangan sampai meleset,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota di seluruh Indonesia yang telah bersama-sama bergerak untuk menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.

Sementara itu, Ketua Apeksi periode 2016-2020, Airin Rahmi Diany, dalam sambutannya mengatakan,  pelaksanaan Munas Apeksi tahun 2021 ini berbeda dengan pelaksanaan Munas sebelumnya. “Akibat kondisi pandemi, maka munas dilaksanakan dengan cara sederhana, membatasi kehadiran peserta, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan juga menggunakan metode daring,” jelasnya.

Dalam rangka penanganan pandemi  Covid-19, katanya lagi, pemerintah daerah termasuk pemerintah kota terus  melakukan berbagai penyesuaian dan program kerja serta penganggaran hingga terus melakukan inovasi, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tiga tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam situasi saat ini adalah bagaimana program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan, dan didukung dengan anggaran yang memadai.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat terus berjalan secara optimal, dan bagaimana meyikapi menurunnya pendapadatan daerah sebagai dampak dari adanya covid-19. “Kami menyadari bahwa dalam situasi dan kondisi apapun proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayan kepada mesyarakat harus tetap berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, dan kualitas pelayanan publik,”  tuturnya(dokpim-bjm)