Rapat Kerja (RaKer) Asosisasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional
Kalimantan yang dilaksanakan di Ball Room Hotel Kalimantan, Hotel Aston, Kota
Pontianak berhasil menelurkan rekomendasi.
Rekomendasi yang telah ditanda tangani seluruh peserta
kegiatan tersebut, nantinya akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk menjadi
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi kota-kota di seluruh
Indonesia khususnya bagi kota yang masuk dalam kelompok APEKSI Komwil V
Regional Kalimantan.
Saat pembukaan kegiatan tersebut, Walikota Pontianak Ir H
Edi Rusdi Kamtono mengatakan, rapat
kerja tersebut menitik beratkan pada permasalahan kota, yang saat ini berada di tengah Pandemi Covid 19.
Selain itu, masalah lain yang dibahas dalam rapat
tersebut mengenai pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan akuntabel dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Terkait dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembangunan
dan Keuangan Daerah, lanjutnya, pemerintah kota telah melakukan penyelarasan
program dengan kegiatan dan sub kegiatan dan melakukan perubahan Perwali dan
pembentukan SOTK sebanyak 9 perangkat daerah. “Dengan penyederhanaan birokrasi serta
peralihan jabatan struktural ke fungsional akhirnya menjadikan permasalahan baru
yang dikarenakan jumlah jabatan yang masih terbatas,” katanya.
Karena itu, dengan adanya Raker ini, diharapkan dapat
membuat keputusan-keputusan yang bisa di bawa ke pemerintah pusat untuk
dijadikan bahan pertimbangkan pemerintah.
Ketua Apeksi Pusat, Bima Arya, dalam sambutannya mengatakan, selama ini organisasi Apeksi dikenal sangat
baik dalam menyampaikan kepentingan daerah yang diartikulasikan dengan Perda. Karena
itu, lanjutnya, dengan potensi yang luar biasa disetiap kota di Indonesia, semestinya
kota kota di Indonesia tidak hanya mengartikulasikan dan tidak hanya jadi
target sosialisasi saja.
Untuk itu, ia berharap, ke depan, dengan adanya Apeksi bisa
menjadi referensi kebijakan. “Jadi sebelum kebikajakan itu diambil, ada proses
komunikasi yang dari bawah ke atas, rasanya Apeksi bisa menjadi referensi
kebijakan yang legitimet,” ucapnya.
Dikatakannya lagi, Munas Apeksi menyepakati mendorong
pemerintah pusat untuk lebih intens dalam melakukan pendampingan terkait dengan
perencanaan penganggaran dan penata usaha keuangan.
Dengan begitu, semuanya bisa selaras dengan prinsip serta
target ideal terkait aktivitas birokrasi. “Semangat kita adalah mengawal
otonomi daerah, memberikan ruang bagi inovasi. Jangan sampai sinkronisasi tadi
terjadi atas dasar pengorbanan terhadap inovasi daerah,” katanya.
Untuk itu, ia berharap, dengan terus berkomunikasi bersama
pemerintah pusat, SIPD bisa berjalan baik dengan memaksimalkan potensi daerah.
Posting Komentar