Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, mobilitas masyarakat di Provinsi Kalsel harus di rem.
Selain itu, Airlangga Hartarto juga meminta dilakukakan pendekatan non medis agar bisamemotong mata rantai paparan Covid-19 di Bumi Lambung Mangkurat. “Tadi begitu memasuki Kota Banjarmasin ada Posko, jadi ini satu hal yang menurut saya baik, dan kita berharap dalam satu dua minggu mobilitas bisa di rem, sehingga kasus secara provinsi bisa diturunkan,” katanya, saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Idham Khalid, Setda Provinsi Kalsel, Jumat (20/08).
Pernyataan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini cukup beralasan.Pasalnya, berdasarakan laporan Pj Gubernur Kalsel Safrizal, angka realistis Covid-19 di provinsi ini masih relative tinggi.
Bahkan, secara presentasi nasional, tingkat kesembuhan, tingkat kasus, kemudian meninggal dunia, masih tinggi.
Melihat dari laporan tersebut, maka Airlangga Hartarto kembali menyatakan, hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan 3 T, Testing, Tracing (pelacakan), dan Treatment (perawatan). “Terkait dengan testing, dimana testing ini masih capaiannya masih relatif rendah. nah kalau kita lihat itu kasus nya naik secara tinggi, jadi ini ciri-ciri varian delta memang melompat,” ujarnya.
Pj Gubernur Kalsel, Safrizal dalam laporannya mengatakan, di Provinsi Kalsel, penyumbang terbesar angka Covid-19 adalah Kota Banjarmasin.
Dari 600 ribu jumlah penduduknya, hampir 23 persen positif. “Angka kasus aktif di Banjarmasin juga masih tinggi, kita berada di 18,26, sementara rata rata nasional 8,8,” ujarnya.
Langkah yang diambilnya untuk menekan angka postif adalah dengan meminta kepada seluruh kepala daerah di provinsi ini, mengisolasi masyarakat yang masuk dalam angka positif, kemudian dilakukan swab. Hasilnya, kasus sembuhnya mencapai 78,62 persen, dimana masih di bawah rata-rata nasional yang mematok angka sekira 88,1 persen.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama 13 kepala daerah se Kalsel yang mengikuti kegiatan tersebut melalui jaringan zoom metting mengatakan, menghadapi lompatan kasus covid-19 ini Pemko Banjarmasin telah melakukan beberapa persiapan untuk mengantisipasinya, diantaranya menambah tempat tidur pasien, dari 50 menjadi 125 tempat tidur.
Untuk tempat isolasi mandiri, terangnya, Pemko Banjarmasin juga sudah menetapkan Balai Sosial sebagai lokasinya, dengan jumlah daya tampung 80 tempat tidur.
Persiapan lain yang sudah dilakukan adalah menempatkan bantuan oksigen concentrator di RSUD Sultan Suriansyah.
Saat ini, katanya lagi, yang diperlukan Pemko Banjarmasin untuk menangani kasus Covid-19 bila terjadi loncatan adalah masalah operasional, mengngat saat ini ketersediaan anggaran penanganannya masih terbatas.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini juga mengungkapkan, loncatan kasus Covid-19 di Kota Banjarmasin seperti yang ada di data itu, tidak semua pasiennya berada di kota ini.
Lebih dari seribu orang yang terpapar covid-19 yang tercatat dalam data tersebut, bebernya, ternyata perawatannya tidak di rumah sakit yang ada di kota ini, melainkan tersebar di kota lain di seluruh Indonesia. “Kasus aktif hari ini 1.911, kemudian isolasi mandiri 531, isolasi di rumah sakit 1.362. Nah begitu kita telusuri yang 1.362 ini, ternyata tidak ada di rumah sakit. Laporann dari sembilan rumah sakit di Banjarmasin, hari ini sekitar 257 orang saja yang dirawat. Sedangkan 1.105 lainnya dirawat di luar kota Banjarmasin, namun karena KTP nya domisili di Banjarmasin, data nya masuk Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Untuk itu, H Ibnu Sina meminta agar data tersebut disingkronkan lagi, sehingga ke depannya kebijakan yang diambil bisa dilakukan berdasarkan basis data yang sudah diperbaharui.(dokpim-bjm)
Posting Komentar