BANJARBARU – Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar mewakili Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden Batch III Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Granda Maya, Banjarbaru, Kamis (11/06) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi II
DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Turut hadir Pelaksana Harian Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, Kepala BSKDN
Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, para kepala daerah, sekretaris daerah, serta
jajaran perangkat daerah dari kabupaten/kota se-Indonesia.
Rakor regional ini merupakan bagian dari upaya monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden yang tertuang
dalam Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025–2029. Program tersebut mencakup
berbagai sektor strategis, di antaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian
inflasi, makan bergizi gratis, swasembada pangan, peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy
Karsayuda, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
dalam memastikan seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo,
menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi
program direktif Presiden di daerah sekaligus menghimpun berbagai masukan
sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan.
Kehadiran Sekda Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar dalam forum
tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung dan
mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional. Melalui koordinasi
yang intensif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, Pemkot
Banjarmasin terus berupaya memastikan berbagai kebijakan prioritas dapat
diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kota Seribu Sungai. (prokom-bjm/bem)
Posting Komentar