Jokowi : WTP Bukanlah Prestasi

 

Presiden Minta Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti

Jokowi : WTP Bukanlah Prestasi

JAKARTA –  Presiden RI Joko Widodo menegaskan, penghargaan WTP bukan sebuah prestasi tetapi merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dijaga sebaik baiknya. "WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban pemerintah dalam menggunakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik, "ucap Presiden RI Ir.Joko Widodo, saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional di Cendrawasih Room JCC Jakarta, Senin (08/07). 

Tak hanya itu, dalam kegiatan yang dihadiri seluruh kepala daerah se Indonesia termasuk Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hary Wijaya, Joko Widodo juga mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang daerahnya telah menerima  opini berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LHK LKPP tahun 2023.

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI juga  meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD. "Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tutur Presiden.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, saat kegiatan tersebut juga berkesempatan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, kepada Presiden.

Menurut Abdullah Azwar Anas  untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, transformasi digital dapat menjadi salah satu jalannya. Transformasi digital akan mendukung pelayanan terintegrasi dan penyederhanaan tata kelola pemerintahan. “Dalam konteks ini maka digitalisasi birokrasi yang terintegrasi menjadi penting dalam rangka mendukung tata kelola dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BPK RI, Isma Yatun menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat inklusif dan berkualitas. Hal ini merupakan modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Isma Yatun juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini WTP. Capaian tersebut, merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016. "Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik," tandasnya.(prokom-bjm-ja)