https://hut80ri.setneg.go.id/

Kamis, 13 November 2025

Pemko Banjarmasin Perkuat Langkah Konkret Kendalikan Inflasi


BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, saat kegiatan High Level Meeting TPID bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/11).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Yamin menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Inflasi merupakan indikator penting yang harus dikendalikan secara bersama. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya strategis agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga,” ujar Yamin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Banjarmasin pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,51 persen (month to month), dengan inflasi tahun kalender 2,54 persen dan inflasi tahunan mencapai 3,29 persen.

Untuk menekan laju inflasi tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui TPID telah melaksanakan berbagai program antara lain operasi pasar murah dan gerakan pangan murah sebanyak 160 kali, pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar tradisional, serta memperkuat kerja sama antar daerah penghasil pangan seperti Tanah Laut, Batola, Subang, Brebes, Blitar, Enrekang, dan Sidenreng Rappang.

Yamin menambahkan, seiring dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), TPID turut memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga tetap stabil. “Kebutuhan bahan pangan untuk program MBG cukup besar, sehingga penguatan rantai pasok dan distribusi menjadi perhatian utama kami,” jelasnya.

Melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat memperoleh arahan, evaluasi, serta rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat. (prokom-bjm)

Posting Komentar

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search